TUGAS CJR EKONOMETRIKA KEL 2 BUNGA, MIRA, PRANSISKO


PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA(IPM)  TERHADAP JUMLAH KEMISKINAN  DI SUMATERA UTARA
(Studi pada 10 Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Tahun 2016 – 2018)

Abstrak
Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M Nasir, dkk, dalam Adit Agus Prasetyo, 2010). Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa tengah dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “Grand Staretegy”. Pertama, perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyrakat dan memperluas partisipasi masyrakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar.Ketiga, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupunperempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.
Kata kunci : kemiskinan, pendapatan, indeks pembangunan manusia




PENDAHULUAN


Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya (BPS, 2016).Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan di Indonesia.Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia.Semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk.
Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M Nasir, dkk, dalam Adit Agus Prasetyo, 2010). Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa tengah dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “Grand Staretegy”. Pertama, perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyrakat dan memperluas partisipasi masyrakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar.Ketiga, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupunperempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.
Kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam perekonomian di setiap negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat kompleks, sehingga berbagai upaya yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan harus diimplementasikan secara baik dan benar sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah”. Data mengenai komposisi penduduk miskin di Sumatera Utaradari tahun 2016- 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Wilayah
Tahun
ppdmiskin
Nias
2016
17,64
Nias
2017
18,11
Nias
2018
16,37
Madina
2016
10,98
Madina
2017
11,02
Madina
2018
9,58
Tapsel
2016
11,15
Tapsel
2017
10,6
Tapsel
2018
9,16
Tapteng
2016
14,58
Tapteng
2017
14,66
Tapteng
2018
13,17
Taput
2016
11,25
Taput
2017
11,35
Taput
2018
9,75
Tobasa
2016
10,08
Tobasa
2017
10,19
Tobasa
2018
8,67
Labuhan Batu
2016
8,95
Labuhan Batu
2017
8,89
Labuhan Batu
2018
8,61
Asahan
2016
11,86
Asahan
2017
11,67
Asahan
2018
10,25
Simalungun
2016
10,81
Simalungun
2017
10,65
Simalungun
2018
9,31
Dairi
2016
8,9
Dairi
2017
8,87
Dairi
2018
8,2

Dari tabel 1. 1 yang diatas menunjukkan jumlah penduduk miskin di10 kota/kabupaten dalam  Provinsi Sumatera Utara  pada Tahun 2016-2018 yang cenderung menurun, namun masih pada angka kemiskinan yang masih cukup tinggi serta penurunan nya pun masih rendah.
Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).sumber pendanaan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan (dana transfer), dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan danadiserahkan kepada pemerintah daerah (Prakosa, 2004). Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran dana transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam hal pembiayaan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah luas nyata dan bertanggungjawab, pemerintah daerah dituntut mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam rangka membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik meningkatkan penerimaan sumber-sumber PAD yang ada maupun penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, karena PAD merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Berikut ini adalah data tabel 1.2 PAD di 10 Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.
Wilayah
Tahun
PAD
Nias
2016
69414470
Nias
2017
77222210
Nias
2018
81393907
Madina
2016
85508995
Madina
2017
1E+08
Madina
2018
1,18E+08
Tapsel
2016
90666249
Tapsel
2017
81435847
Tapsel
2018
1,11E+08
Tapteng
2016
64005291
Tapteng
2017
72369935
Tapteng
2018
1E+08
Taput
2016
67183704
Taput
2017
94623509
Taput
2018
1,1E+08
Tobasa
2016
37451580
Tobasa
2017
44367570
Tobasa
2018
50147346
Labuhan Batu
2016
1,62E+08
Labuhan Batu
2017
1,64E+08
Labuhan Batu
2018
1,81E+08
Asahan
2016
1,05E+08
Asahan
2017
1,08E+08
Asahan
2018
1,22E+08
Simalungin
2016
1,2E+08
Simalungin
2017
2,14E+08
Simalungin
2018
6,62E+08
Dairi
2016
75647999
Dairi
2017
66344330
Dairi
2018
1,01E+08

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di10 kota/kabupaten Provinsi Sumatera Utara masih berfluktuasi hal ini akan berdampak terhadap jumlah kemiskinan di 10 kota/kabupaten tersebut.
Menurut Tambunan (2011) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang semakin cepat dan pertumbuhan lapangan yang agak melambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius.Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara atau daerah. Dengan begitu Pengangguran akan mempengaruhi kemiskinan dengan banyak cara. Menurut Sukirno (2012), dampak buruk dari pengangguran ialah mengurangi pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai masyarakat.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unti usaha dalam suatu wilayah, atau secara umum PDRB. Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil menurut Sukirno ( 2000 ). PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006).Jadi semkain rendah PDRB suatu daerah, maka semakin kecil pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.Berikut adalah data tabel1.3 PDRB dari tahun 2016 -2018 di 10 kota/kabupaten Provinsi Sumatera Utara.
Wilayah
Tahun
PDRB
Nias
2016
2966,28
Nias
2017
3233,75
Nias
2018
3509,49
Madina
2016
10661,04
Madina
2017
11712,55
Madina
2018
12618,05
Tapsel
2016
10964,77
Tapsel
2017
11983,06
Tapsel
2018
12902,18
Tapteng
2016
7849,65
Tapteng
2017
8555,48
Tapteng
2018
9229,98
Taput
2016
6300,29
Taput
2017
6765,69
Taput
2018
7296,78
Tobasa
2016
6135,37
Tobasa
2017
6656,29
Tobasa
2018
7166,99
Labuhan Batu
2016
26505,24
Labuhan Batu
2017
29030,57
Labuhan Batu
2018
31302,58
Asahan
2016
29206,69
Asahan
2017
32023,19
Asahan
2018
34666,91
Simalungin
2016
30186,08
Simalungin
2017
32860,29
Simalungin
2018
35444,57
Dairi
2016
7433,62
Dairi
2017
8044,63
Dairi
2018
8736,34

Dari tabel 1.3 di atas bahwa  menggambarkan Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah fluktuatif namun cenderung naik.
Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin.Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hiudp/indeks pembangunan manusia. Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya.Adapun kualitas manusia dapat diukur melalui IPM. Menurut Mulyadi (2003) bahwa peningkatan kualitas manusia dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan, yaitu pembangunan pendidikan juga akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang, pembangunan kesehatan harus mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, untuk penduduk miskin peningkatan kualitasnya dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis.
Menurut Ginting (2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan.Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untukmeningkatkan produktivitas masyarakat. Data mengenai pertumbuhan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam Tabel 1.4 sebagai berikut.
Wilayah
Tahun
IPM
Nias
2016
59,75
Nias
2017
60,21
Nias
2018
60,82
Madina
2016
64,55
Madina
2017
65,13
Madina
2018
65,83
Tapsel
2016
68,04
Tapsel
2017
68,69
Tapsel
2018
69,1
Tapteng
2016
67,27
Tapteng
2017
67,96
Tapteng
2018
68,27
Taput
2016
71,96
Taput
2017
72,38
Taput
2018
77,91
Tobasa
2016
73,61
Tobasa
2017
73,87
Tobasa
2018
74,48
Labuhan Batu
2016
70,5
Labuhan Batu
2017
71
Labuhan Batu
2018
71,39
Asahan
2016
68,71
Asahan
2017
69,1
Asahan
2018
69,49
Simalungin
2016
71,48
Simalungin
2017
71,83
Simalungin
2018
72,49
Dairi
2016
69,61
Dairi
2017
70,36
Dairi
2018
70,89

Menurut BPS (2016) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir.Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.Tabel 1.4 menunjukan perkembangan IPM dari tahun 2016 -2018 terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun dengan tingkat pertumbuhan tiap tahunnya yang cukup baik.
Sehubungan dengan uraian di atas, maka perlu dilakukan peneltiian mengenai pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD) , Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di 10 kota/kabupaten Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1.      Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.
2.      Bagaimana pengaruh Produc Domestic Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.
3.      Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.
4.      Bagaimana pengaruh PAD, PDRB, IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan Tujuan Penelitian yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1.      Untuk mengentahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.
2.      Untuk mengetahui pengaruh Produc Domestic Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.
3.      Untuk mengentahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.
4.      Untuk mengentahui pengaruh PAD, PDRB, IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1.4.1        Manfaat Teoritis
Untuk menambah pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori tentang metode pembelajaran sehubungan dengan masalah yang diteliti dan sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.
1.4.2        Manfaat Praktis
Dalam hal ini ada beberapa manfaat praktis dari penelitian ini adalah :
1.      Pemerintah Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna didalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang perlu dipacu untuk mengatasi kemiskinan
2.      IPTEK Penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab besarnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dan sebagai referensi bagi peneltian untuk di lanjuti lagi yang tertatik dengan kemiskinan
3.      Untuk masyarakat Memberikan informasi yang berguna bagi pihak terkait dan berkepentingan, serta hasil penelitian ini sebagai referensi atau acuan untuk melakukan penelitian.

KAJIAN TEORI

2.1 Kemiskinan

Kemsikinan adalah kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan kepemilikan faktor produksi, maupun kualitas faktor produksi yang tidak memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Masalah kemiskinan ini sudah menjadi suatu hal yang fenomenal di Negara berkembang khususnya Negara Indonesia, dikarenakan rendahnya penghasilan kualitas sumber daya manusia (SDM) itu sendiri.
Kuncoro (2010) adanya kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, adapun sebab-sebabnya : 1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas SDM yang rendah berarti produktivitasnya rendah yang pada akhirnya akan mengakibatkan perolehan upah yang rendah juga. Keadaan rendahnya kualitasSDM ini diakibatkan oleh rendahnya pendidikan di kalangan penduduk miskin, selain itu ada faktor diskriminasi atau keturunan. 3. Kemiskinan muncul dikarenakan perbedaan akses dalam modal.

2.2 PAD terhadap Kemiskinan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yangdiperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya.
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Menurut (Pujiati 2008), dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD, akan memberikan peningkatkan komposisi PAD itu sendiri sebagai penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.


2.3 PDRB Terhadap Kemiskinan

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral atau lapangan usaha dan dari sisi penggunaan.Kemudian PDRB juga dihitung berdasarkan hargaberlaku dan harga konstan.Total PDRB menunjukan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.
Produk Domestik Regional Bruto menurut BPS (2013) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit produksi baik berupa barang dan jasa dalam suatu wilayah.Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga setiap tahunnya, digunakan untuk menunjukan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi yang ada.Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar acuan yang ada, digunakan untuk melihat pola pertumbuhan dari tahun ke tahun.

2.4 IPM Terhadap Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia menurut BPS yaitu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, pendapatan, kesehatan, dan sebagainya.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu diantaranya umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak.IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.Saat perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi memberikan tuntunan menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program.

2.5 Studi Terdahulu

Soejoto dan Karisma (2013) memaparkan bahwa kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan.Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi liniear berganda dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dalam bentuk time series dari tahun 2001- 2011.Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sebagai variabel independen.Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan kemiskinan. Dan tingkat pengangguran memiliki korelasi positif pada kemiskinan, dimana jikapengangguran naik maka kemiskinan juga akan naik atau meningkat pada wilayah provinsi Jawa Timur.
Paramita, dkk (2016) memaparkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan adalah usaha serius yang harus dilakukan oleh pemerintah.Tingkat kemiskinan menjadi variabel dependen pada penelitian ini, dan pertumbuhan PDRB, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran sebagai variabel independen.Data yang digunakan yaitu berbentuk data sekunder tahun 2004-2013, alat analisis yang digunakan yaitu dengan metode regresi liniear berganda.Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pertumbuhan PDRB, pendidikan dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.
Rusdarti dan Lesta (2013) meneliti data sekunder dengan menggunakan variabel dependen kemiskinan dan variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan belanja publik.Pada penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda.Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa variabel PDRB, dan belanja publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

2.6 Hipotesis Penelitian.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.      Diduga PAD mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2.      Diduga PDRB mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3.      Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
4.      Diduga variabel PAD, PDRB, , Indeks Pembangunan Manusia (IPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dapat digolongkan menjadi dua yaitu : penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistic atau utuh.Jadi, dalam hali ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai suatu keutuhan.
Dapat dikatakan bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang datanya berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendeskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan tersebut untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut.
Ditinjau dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif.Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka.Pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena karakteristik yang dilakukan sesuai dengan ciri ciri penelitian kuantitatif.Penelitian kuantitatif merupakan salah satu kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain, baik tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel, sumber data, maupun metodologinya (mulai pengumpulan data hingga analisis data).
Dalam pendekatan ini peneliti banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta penampilan hasil akhir.Oleh karena itu data yang terkumpul harus diolah secara statistic, agar dapat ditafsir dengan baik. Data yang diolah tersebut diperoleh melalui nilai hasil post test untuk mengetahui Pengaruh PAD, PDRB, dan IPM terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016-2018.
Variabel penelitian adalah gejala penelitian yang menjadi fokus peneliti yang diamati.Variabel adalah kontruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilaidalam bentuk bilangan atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih.  Variabel penelitian terdiri atas dua yaitu :


1.       Variabel Bebas(Independen)
Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen).Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Jumlah Penduduk.

2.      Variabel Terikat (Dependen)
Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Independen).Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah PAD, PDRB, IPM.

1.      Jumlah Penduduk Miskin
Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakatadalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari.Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan.Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai). Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita.Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per orang per hari.
2.      Pendapatan Asli Daerah
Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran dana transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam hal pembiayaan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah luas nyata dan bertanggungjawab, pemerintah daerah dituntut mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam rangka membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik meningkatkan penerimaan sumber-sumber PAD yang ada maupun penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, karena PAD merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.
3.      Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unti usaha dalam suatu wilayah, atau secara umum PDRB. Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil menurut Sukirno ( 2000 ). PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006).Jadi semkain rendah PDRB suatu daerah, maka semakin kecil pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.
4.      Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidangadalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari.Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan.Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).
Untuk mencapai tujuan penelitian dalam menganalisis jumlah penduduk miskin, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data jumlah penduduk miskin, data indeks pembangunan manusia, data PDRB dan PAD . Data yang digunakan sebagai latar belakang berupa tahun periode 2016- 2018 .Sedangkan data yang digunakan sebagai observasi adalah data antar ruang (cross section) di Provinsi Sumatera Utara.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang diambil adalah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Tahun yang dipilih adalah tahun 2016sampai dengan tahun 2018.

1.      Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya. Populasi (universe) adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian). Populasi adalah keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau konsep yang menjadi pusat perhatian dalam suatu studi atau penelitian. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
2.      Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui caracara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bias mewakili populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh.Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah 10 Kota/Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara.

PEMBAHASAN

  1. Model common effect.
Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu. Pendekatan yang dipakai pada model ini adalah metode Ordinary Least Square (OLS).
2. Model fixed effect.
Pendekatan ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar perusahaan namun intersepnya sama antar waktu. Model ini juga mengasumsikan bahwa slope tetap antar perusahaan dan antar waktu.
3.Modelrandom effect.
Teknik ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Perbedaan antar individu dan antar waktu diakomodasi lewat error.
1.      Uji Chow (FEM vs CEM)
Pengujian untuk menentukan model fixed effect atau common effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Pengambilan keputusan dilakukan jika:
Nilai prob. Cross section F < batas kritis, maka tolak H0 atau memilih fixed effect dari padacommon effect.Nilai prob. Cross section F > batas kritis, maka terima H0 atau memilih common effect dari pada fixed effect.
Perintah eviews:Tampilkan output fixed effect -> view -> fixed/random effect testing -> redundant fixed effect – likelihood ratio
Hasil dari pengujian Uji Chow dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :
Diperoleh hasil berupa nilai probabilitas cross section F sebesar 0,0000. Dikarenakan nilai prob. Cross section F < batas kritis 0,05, maka tolak H0 atau memilih Fixed Effect dari padacommon effect.
2.      Uji Hausman (FEM vs REM)
Pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Pengambilan keputusan dilakukan jika:
Nilai chi squares hitung >chi squares tabel atau nilai probabilitas chi squares< taraf signifikansi, maka tolak H0 atau memilih fixed effect dari pada random effect.Nilai chi squares hitung <chi squares tabel atau nilai probabilitas chi squares> taraf signifikansi, maka tidak menolak H0 atau memilih random effect dari pada fixed effect.
Perintah eviews:Tampilkan output random effect -> view -> fixed/random effect testing -> correlated random effect – hausman test
Hasil dari pengujian Uji Hausman dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

Diperoleh hasil berupa nilai probabilitas chi squares sebesar 0,5102 Karena nilai probabilitas chi squares lebih besar dari taraf signifikansi (0,5102>0,05), artinya tidak menolak H0 atau model Random Effect lebih tepat dibandingkan model fixed effect.
Dalam hasil uji Chow dan Hausman yang didapat oleh peneliti bahwasanya model yang tepat dalam penelitian ini adalah Model Random Effect.
1.      UJI AUTOKORELASI
Autokorelasi muncul karena residual yang tidak bebas antar satu observasi ke observasi lainnya (Kuncoro, 2011). Hal ini disebabkan karena error pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data time series (runtut waktu). Deteksi autokorelasi pada data panel dapat melalui uji Durbin-Watson. Nilai uji Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif (Gujarati, 2012).Keputusan mengenai keberadaan autokorelasi :
Ø  Jika d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif
Ø  Jika d > (4 – dl), berarti terdapat autokorelasi negatif
Ø  Jika du < d < (4 – dl), berarti tidak terdapat autokorelasi
Ø  Jika dl < d < du atau (4 – du), berarti tidak dapat disimpulkan
Hasil Uji Autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.3 di bawah ini.
Dengan jumlah k = 4, n = 10, alpha = 0,05 didapatkan dl = 0,5253, du =2,1282
Karena du < d < (4 – dl),maka dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi
2.      Uji HETEROSKEDASTISITAS
Uji glejser meregresikan variabel-variabel bebas terhadap residual absolut.Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sementara absolut adalah nilai mutlaknya.
Sebelum melakukan uji glejser, buat terlebih dahulu residual absolutnya. Dengan cara klik genr pada workfile > ketik: resabs= abs(resid) pada kolom equation nya > ok/enter.genr resabs=abs(resid)Regresikan resabs dengan seluruh variabel independen.
Hasil UjiHeteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.4 di bawah ini.
Apabila nilai prob. < 0,05 maka adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila nilai probabilitas pada setiap variabel independen> 0,05 maka terbebas dari planggaran asumsi heteroskedastis
Dalam penelitian ini terdapat satu variable yang terdapat heteroskedastisitas yaitu PDRB, hal ini terjadi karena nilai prob nya lebih kecil dari nilai Alpha, sedangkan  dua variable lainnya terbebas dari planggaran asumsi heteroskedastis karena nilai prob nya lebih besar dari nilai Alpha.
3.      UJI MULTIKOLINEARITAS
Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat angka korelasi antar variabel independen dengan kriteria <0,80 atau <0,90. Caranya adalah:Tampilkan output regresi panel dengan model yang telah terpilih. Kemudian klik quick > group statistic correlations > masukkan variabel independen saja > ok
Hasil UjiMULTIKOLINEARITAS dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.5di bawah ini:
Dalam penelitian ini semua terdapat dalam Multikolinearitas karena angka korelasi antar variabel independen <0,80 atau <0,90.
4.      UJI NORMALITAS
Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.
Dalam penelitian inidata yang telah dikumpulkan oleh peneliti berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal dengan cara melihat nilai dari Gunakan Histogram – Normality Test dengan kriteria penilaian Prob > alpha 0,05.
5.      INTERPRETASI:PENGUJIAN HIPOTESIS
metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statisk sebuah hasil bisa dikatakan signifikansi secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya.

1.      Uji Signifikansi
a)      Parsial
Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen secara parsial/individu.
Ø  Menggunakan probality (0,05)
Probality Pendapatan Asli Daerah 0.2838 > 0.05 maka kesimpulan variabel  PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Jumlah Penduduk Miskin.
ProbalityPDRB  0.1520> 0,05 maka kesimpulan variabel  PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Jumlah Penduduk Miskin
Probality IPM 0.0005 <maka kesimpulan variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap variabel Jumlah Penduduk Miskin


b)      Simultan
Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersamasama)
Ø  Menggunakan F-tabel dan F-hitung
F-statistic variabel independen 10.56943 > dari F-tabel 3,7145 maka dapat dismpulkan seluruh variabel indepen secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

2.      Uji Determinasi
Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menunjukkan variabel terikat.
Dalam penelitian ini variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar  54% dan sisanya 46% lagi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3.      Koefesien Regresi
Bertujuan untuk menunjukkan arah dan besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Dalam penilitian ini semua variabel bebas berpengaruh negative terhadap variabel terikat:
Ø  Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik satu satuan maka akan menyebabkan Jumlah Penduduk Miskin turun sebesar 1,62 E09
Ø  Ketika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik satu satuan maka akan menyebabkan Jumlah Penduduk Miskin turun sebesar 8,13E05
Ø  Ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik satu satuan maka akan menyebabkan Jumlah Penduduk Miskin turun sebesar 0,381425

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Variabel PDRB menunjukkan hubungan yang negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara . Hasil uji ini sesuai terhadap teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Hasil ini sesuai dengan teori menurut Kuznet (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Variabel PAD menunjukkan hubungan yang negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara .Dari sisi ekonomi, kemiskinan menunjukkanketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupunnon makanan yang bersifat mendasar, sedangkan dari sisi sosial menunjukkanketidakmampuan dalam peran sosial. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan,baik yang relatif tetap maupun yang berkembang. Faktor yang relatif tetap misalnyaletak geografis dan daya dukung alam.Sementara faktor yang berkembang adalahberupa keadaan sosial, keadaan budaya yang menyangkut pengetahuan danketerampilan, adat-istiadat, situasi politik dan kebijaksanaan penguasa. Menurutpakar ekonomi ada beberapa indikator yang menyebabkan orang terperangkapkemiskinan (Todaro 1995).

Variabel IPM menunjukkan hubungan yang negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara .Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas PenanggulanganKemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belummenyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerahpedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin didaerah perkotaan.Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belumdapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumahtangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampumenjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, airminum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisanmasyarakat miskin.Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosialbagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakatmiskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat,lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga.
Dari keseluruhan uji yang dilakukan, ketiga variabel independen yaitu variabel PAD,PDRB , dan IPM dapat dinyatakan mempengaruhi variabel Kemiskinan yang mana sebagai variabel dependen pada penelitian ini

Pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih terkait kemiskinan di Sumatera Utara.Sinerginya informasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan hasil yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Sumatera Utara.


DAFTAR PUSTAKA
Harry A P Sitaniopessy 2013 Jurnal pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan PAD, Politeknik Ambon
Arifin, Zainal. (2010). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Jatim. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.
Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2015, Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2018. Medan

Dewi Maharani , (2016) Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara








Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menggunakan prototipe pada praktik mengajar di sekolah

jurnal perekonomian indonesia